“Bersih-bersih Parlemen dari Para Perusak Lingkungan”.

“Bersih-bersih Parlemen dari Para Perusak Lingkungan”

JAKARTA, BL-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meminta kepada pengurus partai politik untuk memperbaiki rekrutment politik jelang pemilu 2014, dengan cara tidak memberikan ruang bagi para perusak lingkungan untuk mengisi parlemen dan pemerintahan.

WALHI menilai selama ini rekrutmen politik masih diwarnai oleh transaksi politik uang, inilah yang memberikan ruang bagi para perusak lingkungan maju dalam pemilu baik di parlemen maupun eksekutif (pemerintahan).

Dalam catatan WALHI, sejak reformasi tahun 1998, proses transisi demokrasi Indonesia belum mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan karena buruknya sistem rekrumen politik. Dampak lainnya kebijakan lingkungan yang diproduksi oleh Pemerintah dan DPR RI/DPRD saat ini masih kental dengan corak eksploitatif, liberal, berorientasi pasar, mendorong penghancuran lingkungan hidup serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).  Termasuk corak ekonomi-politik  Indonesia masih setia bersandarkan pada skema utang luar negeri.

Perlawanan rakyat mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, wilayah kelola, serta hak-hak atas tanah, masih dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi dari aparat negara.

Termasuk tindak kekerasan dan penahanan Direktur WALHI Sumatera Selatan,  Anwar Sadat, menjadi bukti nyata upaya pembungkaman terhadap aktifis lingkungan masih terjadi.  WALHI mensinyalir kebijakan negara yang refresif terhadap para aktivis lingkungan dan rakyat yang memperjuangkan hak ases pengelolan sumber daya alam dan lingkungan tak lepas dari peran modal (capital).

Cabang-cabang produksi negara yang penting semisal pertambangan, perkebunan skala besar, industri properti, proyek infrastruktur, dan migas, menjadi arena pertarungan penting, dimana rakyat jelata berhadap-hadapan dengan negara dan kuasa modal besar.

Ketiadaan platform demokratisasi dan agenda perubahan menurut WALHI menjadi penyebab belum terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Selain itu juga karena kegagalan pemerintahan SBY - Budiono menterjemahkan mandat transisi dan tuntutan reformasi. Yang diperparah oleh perilaku korup anggota parlemen dan pemerintahan.

Winmark Hutabarat, staf media WALHI Nasional dalam rilisnya yang diterima Beritalingkungan.com mengungkapkan, untuk mengulirkan kampanye bersih-bersih parlemen dari perusak lingkungan jelang pemilu 2014, WALHI akan menyelenggarakan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup di Surabaya pada 18 – 22 April 2013 dengan mengusung tema “Bersih-bersih Parlemen dari Para Perusak Lingkungan”.

Acara tersebut dimaksudkan untuk menggugah kesadaran politik publik untuk tidak lagi memberikan suaranya kepada mereka yang terlibat perusakan lingkungan.  (Marwan Azis).